forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme

Indonesia Perlu Tata Kelola Internet atau Bersiaplah Ditangani Secara Represif

Share Button

Sidang International Telecommunications Union / World Congress on International Telecommunications  (ITU/WCIT) tanggal 3-14 Desember 2012 di Dubai sudah usai. Sejumlah negara pro-kontra terhadap hasil sidang tersebut. Maklumlah, karena jauh hari sudah tercium aroma tak sedap dari beberapa negara yang ingin mendapatkan legitimasi dari internasional agar pemerintahnya dapat mengontrol internet lebih ketat. Hasil sidang ITU, berupa International Telecommunication Regulations (ITRs) memang dapat menjadi legitimasi yang kuat bagi suatu negara untuk menentukan corak dan arah tata-kelola telekomunikasinya masing-masing. Dan sejumlah negara yang sangat represif tata-kelola Internetnya, seperti Rusia dan China, mendesakkan usulannya agar ITU turut mengatur “konten” yang berjalan di atas infrastruktur telekomunikasi tersebut, yaitu Internet!

Bagaimana sikap Indonesia? Dalam rilis resmi Kemkominfo terkait dengan sidang ITU/WCIT tersebut, telah dinyatakan bahwa:

  • “Indonesia memperkenalkan konsep kerangka perjanjian tentang cyber security dan menginginkan adanya penambahan aspek keamanan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta aspek penegakan hukum terhadap ancaman-ancaman dunia maya yang tidak hanya menyangkut masalah keamanan jaringan tetapi juga menyangkut perlindungan dan keamanan masyarakat di suatu negara”.
  • “Beberapa  negara seperti Iran, Cina, Rusia, Arab Saudi memiliki pandangan dan upaya yang sama dengan Indonesia yang menginginkan isu-isu security diatur dalam ITRs“.

Posisi Indonesia sebagaimana tersebut di atas sangatlah menarik, karena beberapa hal berikut ini:

1. Makna Cybercrime. Yang dimaksud dengan ancaman dunia maya / cybercrime versi pemerintah Indonesia mencakup 5 (lima) hal, yaitu:

  • Konten ilegal yang mengandung SARA, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, serta pengancaman. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  • Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
  • Penyebaran berita bohong menyesatkan serta spam.
  • Penipuan dan pencurian menggunakan komputer atau sistem elektronik.
  • Kejahatan terhadap kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data serta kejahatan terhadap sistem komputer, seperti dalam pasal 30 – 34 UU ITE.
Ke-5 poin tersebut di ataslah yang kemudian menjadi landasan sikap/usulan Indonesia pada sidang ITU. Menarik, karena kita tahu penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE tak jarang “disalahgunakan” untuk membungkam kebebasan berpendapat. Adapun perspektif “perlindungan dan keamanan masyarakat” juga belum jelas arah dan tujuannya. Karena penafsiran yang sembrono oleh negara atas apa yang perlu dilindungi (dan apa yang tidak) dan mana yang sejatinya keamanan (yang dibutuhkan) masyarakat, bisa berujung pada tindakan represif, tekanan kepada kelompok minoritas dan pelanggaran atas hak berpendapatd
2. Pilihan Aliansi. Indonesia menyatakan dirinya memiliki pandangan dan upaya yang sama dengan Iran, Cina, Rusia, Arab Saudi. Padahal ke-4 (empat) negara tersebut adalah negara yang sangat represif untuk rezim tata kelola Internet. Menurut Reporters Without Border (RWB), negara Iran, Cina, Arab Saudi dan Rusia masuk dalam kategori ““2012 Internet Enemies. Khusus Rusia, masuk dalam kategori “2012 Surveillance“, yang menurut RWB, “the authorities have used the issue of national security to expand Web monitoring and censorship“. Pun masih menurut RWB, untuk Press Freedom Index, Saudi Arabia berada di urutan 158, China dan Iran di urutan nyaris paling buncit (paling buruk) yaitu urutan 174 dan 175 (dari total 179 negara). Sedangkan Indonesia di urutan 68 dan Russia di urutan 66.
Kemudian menurut Freedom House, dgn indikatornya Freedom on The Net, negara Saudi Arabia, China dan Iran masuk dalam kategori “Not Free” dengan poin masing-masing 71, 85 dan 90 (paling buruk). Sedangkan Indonesia dan Rusia termasuk “Partly Free” dengan poin masing- masing 42 dan 52. Makin tinggi poinnya, makin buruk posisinya.
Pilihan aliansi ataupun acuan terhadap 4 negara tadi, yaitu Iran, Cina, Rusia dan Arab Saudi bisa menjadi refleksi atas pilihan pendekatan tata kelola Internet oleh pemerintah Indonesia di masa mendatang. Apakah ini berarti Internet di Indonesia perlahan akan dibawa masuk ke rezim yang represif?

PEMANGKU KEPENTINGAN MAJEMUK

Data per 14 Desember 2012, 89 dari 144 negara telah menandatangi kesepakatan final ITU/WCIT tersebut, termasuk Indonesia tentunya. 55 negara menunda membubuhkan tandatangan karena ingin berkonsultasi dengan pemerintah di tingkat pusatnya. Sedangkan Amerika, Inggris, Jerman, Australia, Kanada dan Itali adalah beberapa negara yang diindikasikan tidak akan menandatangani kesepakatan tersebut. (Catatan: keterangan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto via twitter bahwa “hanya” Amerika yang menentang usulan agar Internet diatur pula oleh ITU, adalah tidak tepat!)

Namun demikian, “nations will do what nations will do. You will do what you want regardless of what a piece of paper says,” demikian ditegaskan oleh Dan Bart, mantan CTO Telecommunications Industry Association yang bertindak selaku peninjau dalam sidang WCIT tersebut. Sejumlah pengamat pun melontarkan hal yang senada, “negara yang ingin melakukan sensor Internet, ya sudah (dan tetap akan) melakukannya.”

Ini berarti secara awam dapat dipahami bahwa apapun yang menjadi keputusan di ITU, sebenarnya belum tentu kemudian menjadi acuan mutlak dan satu-satunya bagi sebuah rezim untuk menentukan corak tata-kelola (infrastruktur) telekomunikasi, dan dalam hal ini juga tata-kelola (konten) Internet, di negara masing-masing.

Pun jika kita di Indonesia mengambil sudut pandang negara (baca: pemerintah) tentang cybercrime, dalam konteks tata kelola Internet di Indonesia seperti disebut di atas, maka salah satu sumber informasi legislasi cybercrime ITU (ITU Cybercrime Legislation Resources) adalah buku yang berjudul “Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response“. Dalam buku terbitan ITU tersebut, dituliskan bahwa salah satu strategi untuk mengatasi cybercrime adalah terkait dengan menelurkan kebijakan yang melibatkan peran pemangku-kepentingan majemuk (multi stakeholders).

The policy can not only identify the government institutions involved but also the stakeholders that should be addressed. It may, for example, be necessary to develop guidelines with regard to the involvement of the private sector“, demikian dikutip dari halaman 99, di dalam buku tersebut.

Ditambahkan pula, bahwa, “pendekatan (pemangku-kepentingan majemuk) tersebut lebih lanjut perlu melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, kementerian dan instansi pemerintah, swasta, sekolah dan universitas, tokoh adat, masyarakat, badan-badan internasional dan regional, penegakan hukum, hakim, bea cukai, jaksa, pengacara, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (civil society)“.

Buku yang dirilis September 2012 tersebut, ditulis oleh Prof. Dr. Marco Gercke. Gercke juga pernah menjadi pembicara utama dalam acara Asia-Pacific Regional Mock Court Exercise on Fighting Cybercrime di Jakarta, yang diselenggarakan oleh ITU pada 18 – 19 September 2012.

Pentingnya melibatkan para pemangku-kepentingan yang majemuk sudah jelas disampaikan oleh Gercke, yang notabene adalah konsultan cyber security ITU. Bahkan secara khusus, Special Rapporteur PBB (United Nations) untuk isu Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue, menegaskan bahwa, “the credibility of the Internet depends on how much civil society is able to take part in its evolution“.

“Perhatian global diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan internasional atau nasional tentang Internet yang dapat membuka jalan untuk menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui Internet,” La Rue menjelaskan.

Dan, seperti disyaratkan oleh La Rue, “partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan legitimasi diskusi global mengenai masa depan  Internet“. Lanjutnya, “konsensus (yang dihasilkan WCIT) sejauh ini (tentang tata kelola Internet) hanyalah menegaskan bahwa masa depan Internet harus ditentukan dalam dialog pemangku-kepentingan majemuk, dimana tidak ada posisi (keputusan) yang dapat dipaksakan secara sepihak,” demikian seperti tertulis dalam rilis United Nations Human Rights.

Maka ketika sejumlah hal tersebut di atas ditukikkan pada kondisi di Indonesia, tidaklah berlebihan rasanya jika kini proses perumusan kebijakan, peraturan ataupun tata kelola Internet di Indonesia melibatkan pemangku-kepentingan majemuk. Setidaknya, terjadi dialog dan diskusi yang setara antara pemerintah, swasta, civil society dan akademisi.

ID-IGF dan IGF 2013

Pada Oktober 2013 nanti, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah acara Internet Governance Forum (IGF) ke-8. Hal tersebut telah dinyatakan secara resmi saat pidato penutupan IGF ke-7 di Baku – Azerbaijan. Perwakilan delegasi Indonesia, Djoko Agung Harijadi, menyatakan, “in this regard the Indonesian internet (multi) stakeholders such as businesses and civil society sector together with Indonesian government looks forward to make the necessary co?ordination with the UNDESA and the IGF Secretariat in particular of administrative and logistical aspect of the forum.

Untuk menyukseskan pelaksanaan IGF 2013 nanti, Indonesia memang melibatkan pemangku-kepentingan majemuk, seperti disampaikan di atas. Upaya melakukan dialog yang strategis dan sejajar antar pemangku-kepentingan majemuk dalam tata-kelola Internet di Indonesia terus didorong, dengan salah satu tonggak momentumnya adalah penyelenggaraan Indonesian IGF (ID-IGF) perdana pada 1 November 2012.

IGF sendiri adalah forum pemangku-kepentingan majemuk untuk dialog tentang kebijakan dan tata kelola Internet. Seperti turut ditulis oleh Wikipedia, IGF mendudukkan para pihak yang berkepentingan atas Internet, baik itu mewakili pemerintah, swasta, civil society, komunitas teknis ataupun akademis. Semangat dasarnya adalah kesetaraan, proses yang terbuka dan inklusif.

Jelas bahwa IGF 2013 di Indonesia nanti akan menjadi sangat signifikan perannya bagi banyak negara (baca: global), sebab disitulah kemudian sejumlah isu dan perdebatan tentang “tata kelola Internet” yang dirasa masih mengganjal saat WCIT di Dubai beberapa waktu lalu, lantas dapat (kembali) didiskusikan dengan hangat. Maklumlah, sebab IGF yang memang forumnya pemangku-kepentingan majemuk berbeda dengan ITU/WCIT yang hanya mengakui negara (baca: pemerintah) sebagai pihak (perwakilan/delegasi) yang memiliki hak (ber)suara dan berpendapat.

IGF tidaklah melulu bicara konten. Sebab di dalam IGF tersebut, seperti dituliskan dalam buku “An Introduction to Internet Governance” terdapat 5 (lima) topik besar yang disebut sebagai keranjang (basket) yaitu: infrastruktur, hukum, ekonomi, pembangunan dan sosio-kultural. Masing-masing topik besar tersebut masih berisi 5-10 sub tema yang spesifik.

Ke-5 topik besar itulah yang tentunya memayungi dinamika dan problematika tata-kelola Internet baik di tingkat per negara masing-masing seperti pula di Indonesia, maupun di internasional per negara, bilateral ataupun multilateral. IGF, walaupun memang bukanlah forum pengambilan keputusan ataupun penyusunan kebijakan sebagaimana ITU/WCIT, tetapi perannya sebagai katalis proses dialog yang matang antar pemangku-kepentingan majemuk sangatlah penting dan signifikan. Dan proses dialog yang matang tersebut tentunya dapat mendorong terwujudnya (penyusunan dan penegakan) tata kelola Internet yang lebih baik.

Melihat berbagai kondisi di atas, baik untuk kepentingan tata kelola Internet di Indonesia ataupun global, maka sejumlah pihak di Indonesia pun melekatkan dirinya dalam forum yang menggunakan nama ID-IGF. Dari pihak pemerintah, dimotori oleh Kementerian Kominfo, adapun pihak swasta yang sangat aktif memimpin adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan dari civil society difasilitasi oleh Indonesian CSO Network for Internet Governance (ID-CONFIG).

Tentu saja, tak ada gading yang tak retak. Tak elok pula jika kita mengharapkan kesempurnaan dari sebuah koalisi yang masih berupa embrio ini. Ketika mewujudkan tata-kelola Internet yang lebih baik adalah menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama, maka sejenak mengesampingkan perbedaan adalah kearifan yang seharusnya tak sulit untuk dilakukan. Ketika ada perjuangan lebih besar yang harus dilakukan, maka ego sektoral, kepentingan kelompok ataupun sekat kepentingan menjadi tidak relevan dan cenderung merusak jika lantas menjadi prioritas.

Oktober 2013 adalah saat mata dunia mengarah ke Indonesia, ketika dialog tata-kelola Internet menjadi sedemikian penting. Dunia akan belajar kepada Indonesia, karena ini kali pertama dan satu-satunya penyelenggaraan forum dialog global yang melibatkan pemangku-kepentingan majemuk sejak awal. Dan saat itulah momentum dunia belajar tentang kearifan, keuletan dan kepiawaian Indonesia dalam berbagai hal, teknis maupun non teknis. Sanggupkah kita menyediakan dan memanfaatkan momentum tersebut?

-dbu-

Share Button

12 Comments

    1. donnybu says:

      makasih mas 🙂

  1. Sasa says:

    Tulisan yang sangat bagus dan komprehensif, Mas Donny. Kebetulan saya juga sangat tertarik mempelajari cyber politics dan cyber security. Memang dalam kasus kebebasan cyber faktor kebebasan dan keamanan seringkali bersinggungan, juga kedua faktor ini sering menimbulkan dilema bagi negara.

  2. MT says:

    hm, panjang banget. kebayang deh nulisnya lama banget.
    btw, artikel ini akan kujadikan patokan awal untuk menulis tentang IGF di kemudian hari.
    makasih, mas!

  3. Menarik tulisannya Don, ..bisa jadi bekal saya menghadiri ” Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development ” 21 – 23 Mei 2013 mendatang

  4. Jari says:

    Makin asik nih jika internet dikelola agar aman untuk transaksi.

  5. hanari says:

    Semoga akan membawa manfaat buat semua pemakai dan pengguna dunia maya.

  6. luthfi says:

    Semoga indonesia akan bisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme