forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme

Peraturan Blokir Kominfo Tanpa Legitimasi dan Tanpa Prosedur? Berikut 4 Alasannya!

Share Button

Belum lama berselang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menandatangani (Rancangan) Peraturan Menteri tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Situs Negatif). Berdasarkan draf dokumen Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dokumen Permen tersebut yang diterima oleh ICT Watch, pada pasal 6 (enam) disebutkan tentang keberadaan TRUST+Positif sebagai daftar alamat situs (database) yang disediakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo.

Kemudian berdasarkan pasal 9 (sembilan), dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider / ISP), wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam Trust+Positif tersebut. Kita pahami bahwa secara umum untuk dapat berselancar di ranah maya dan mengakses konten online, kita membutuhkan akses Internet yang disediakan oleh para ISP.

Maka praktis dapat dikatakan, apa yang boleh atau tidak boleh diakses oleh pengguna Internet di Indonesia, sangat tergantung kepada ketentuan dari Kementerian Kominfo, melalui Trust+Positif tersebut. Pertanyaannya kemudian:

Apakah “Trust+Positif” Tersebut?

Untuk memahami apakah Trust+Positif tersebut, ICT Watch berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) melayangkan surat resmi permintaan informasi kepada Kementerian Kominfo. Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kominfo, surat dikirimkan melalui e-mail dan juga disampaikan secara fisik ke kantor PPID pada tanggal 25 dan 26 Mei 2014 . Walaupun kemudian surat tersebut telah ditanggapi oleh Kominfo melalui email pada 9 Juni 2014 , namun isinya tidak menjawab atau menjelaskan esensi yang ditanyakan oleh ICT Watch, yaitu tentang legitimasi keberadaan Trust+Positif dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan .

Untuk itulah ICT Watch mengirimkan surat keberatan kepada PPID melalui email dan juga diantar langsung pada 22 dan 23 Juni 2014 . Surat keberatan tersebut lantas ditanggapi Kominfo pada 14 Juli 2014 melalui satu berkas dokumen yang dikirim melalui pos.

Mengacu kepada surat tanggapan Kominfo yang terakhir tersebut (14 Juli 2014), justru dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keberadaan Trust+Positif tidaklah memiliki legitimasi yang jelas. Bahkan praktek Trust+Positif tidak memiliki SOP yang baku dan resmi. Berikut ini adalah 4 (empat) alasan utamanya:

1). Tak Ada Legitimasi Keberadaan?

Ketika kami mintakan informasi (dokumen resmi) yang dapat menunjukan catatan pembentukan dan legitimasi kewenangan Trust+Positif, pihak Kominfo hanya memberikan Surat Edaran Ditjen Postel No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Pornografi (bisa dibaca di sini, halaman 2). Surat tersebut ditujukan kepada para ISP. Keberadaan Trust+Positif bahkan sama sekali tidak disebutkan dalam surat edaran tersebut, apalagi yang terkait dengan pembentukan dan legitimasi kewenangannya. Ini tentu tetap menimbulkan pertanyaan mendasar tentang asal-usul keberadaan Trust+Positif di jajaran Kominfo.

2). Standar Operasi Prosedur Ilegal?

Ketika kami mintakan informasi (dokumen resmi) tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) yang digunakan Trust+Positif sejak 2011, pihak Kominfo hanya memberikan dokumen berjudul “SOP Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif” (bisa dibaca di sini, halaman 4). Dokumen tersebut sama sekali tidak ada penanda sebagai dokumen resmi ataupun pengesahan, semisal cap/stempel, nomor surat, tandatangan pejabat berwenang, tanggal dan nomor surat ataupun kop surat Kominfo.

Menjadi menarik jika keberadaan SOP tanpa ada tanda pengesahan yang lazim sebagai sebuah dokumen resmi sebuah badan publik tersebut, lantas diacukan pada Permen Kominfo No. 27/2013 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (Permen SOP). Dalam pasal 2 di Permen SOP tersebut ditegaskan bahwa:

1). SOP masing-masing satuan kerja disahkan oleh Pimpinan Satuan Kerja / Eselon II yang bersangkutan, 2). SOP masing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) pada tingkat eselon III, IV dan V disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan.

Kemudian pasal 4 dari Permen tentang Pelaksanaan SOP tersebut, juga ditegaskan bahwa SOP yang berhubungan dengan perijinan dan pelayanan kepada masyarakat wajib diinformasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan agar terwujud transparansi.

Dengan tidak adanya tanda/bukti “pengesahan” apapun pada dokumen “SOP Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif” yang dikirimkan oleh Kominfo untuk menanggapi permintaan informasi ICT Watch, maka dapat diindikasikan bahwa SOP yang digunakan oleh Trust+Positif tersebut adalah SOP “ilegal” yang jelas-jelas melanggar aturan Permen SOP.

Jika kemudian Permen Blokir yang baru saja ditandatangani Menkominfo didalamnnya tetap menggunakan Trust+Positif sebagai pijakan utama, (padahal Trust+Positif tidak jelas SOP-nya), maka dapat dikatakan bahwa Permen Blokir melanggar Permen SOP. Padahal kedua Permen tersebut adalah sama-sama produk hukum dari Kominfo.

3). Sejak 2011 Tak Sah?

Kemudian mengapa ICT Watch meminta informasi / dokumen SOP untuk Trust+Positif per tahun 2011? Sebab keberadaan Trust+Positif itu sendiri secara resmi telah disebut dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur e-Bisnis, a/n Dirjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, No. 70/DJAI/KOMINFO/02/2011 per tanggal 11 Februari 2011, perihal Penerapan Internet Sehat dan Aman oleh Para Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP). Secara logis, jika ternyata Trust+Positif selama ini memang tidak memiliki legitimasi dan/atau SOP yang sah, maka dapat dikatakan bahwa  kebijakan (baca: perintah) Kominfo terkait kebijakan menggunakan Trust+Positif sebagai acuan pemblokiran konten/situs Internet oleh ISP, setidaknya terhitung sejak 2011, dapat dipertanyakan keabsahan dan aspek legalitasnya. Maka bukan tidak mungkin kemudian muncul pertanyaan, dapatkah pemblokiran yang telah dilakukan sejak 2011 tersebut dibatalkan, atas nama hukum.

4). Tanpa Audit yang Akuntabel?

Berdasarkan tanggapan pertama Kominfo atas permintaan informasi tentang Trust+Positif yang diajukan oleh ICT Watch, dijelaskan bahwa, “Trust+Positif diaudit oleh lembaga pelaksana audit program kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran” (bisa dibaca di sini, halaman 1). Berdasarkan jawaban tersebut, ICT Watch kemudian memohon untuk diberikan berkas dokumen hasil “audit kinerja” tersebut. Menurut ICT Watch, hal tersebut tidaklah termasuk dokumen yang rahasia sebagaimana diatur oleh UU KIP.

Berdasarkan permintaan dokumen hasil “audit kinerja” tersebut, Kominfo kemudian memberikan 1 (satu) lembar dokumen berjudul “Pencapaian Situs Tertangani” (bisa dibaca di sini, halaman 7). Dokumen tersebut hanyalah tabel berisi data kategori situs dan jumlah situs. Dokumen ini menurut kami bukanlah dokumen “audit kinerja” dari Trust+Positif. Acuan ICT Watch terkait dengan “audit kinerja” adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara, Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 35 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen 1 (satu) lembar dari Kominfo tersebut tidak menunjukan  bahwa prosedur dan kinerja Trust+Positif telah dilakukan proses audit yang akuntabel .

Jadi menjawab pertanyaan sebagaimana judul artikel ini, “apakah prosedur blokir Kominfo tanpa legitimasi dan tanpa prosedur?”, maka silakan dengan akal jernih dan sehat dapat menentukan jawabannya sendiri.

Diharapkan kritik ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan dialog terbuka dan inklusif secara multi-stakeholder demi tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik kedepannya. Kritik terbuka sudah disampaikan langsung melalui e-mail kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo pada tanggal 1 Agustus 2014.

-dbu-

Share Button

7 Comments

  1. mizan says:

    Terlepas dari legalitas SOP-nya, penerapan blok di level ISP dilakukan “seikhlasnya” oleh ISP bersangkutan. Tidak ada prosedur pengawasan dari yang berwenang. Malah jadi ajang iklan di landing-page halaman yang diblok.

  2. tifatul says:

    Iya deh.

  3. Fotodeka says:

    sepertinya sungguh pelik ya mas. 😐 nanti blog mas donny diblok sama Trust+Positif piye? 😀

  4. […] ini adalah sedikit contoh dari dampak pemblokiran tanpa prosedur. Ada tentang edukasi menyusui (ASI), tentang teknologi untuk difabel (tuna netra), tentang program […]

  5. luthfi says:

    Diperlukan kebijakan yang bisa membuat semuanya bisa menerima.

  6. hermariadi says:

    memperbolehkan buka

  7. Diperlukan kebijakan yang bisa membuat semuanya bisa menerima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme