forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme

Titian Rapuh Tata Blokir Konten Online Indonesia

Share Button

Saya mencatat bahwa pada 2008-2009, tata kelola (baca: pemblokiran) konten Internet cukup dilakukan dengan selembar surat yang ditanda-tangani oleh Menteri Kominfo. Lantas pada Maret 2014, Kemkominfo melakukan uji publik atas RPM Konten Negatif. Sejumlah pihak kemudian memberikan masukan yang krusial, seperti yang dilakukan oleh ELSAM dan ICT Watch. Kemudian Permen Konten Negatif tersebut dirilis ke publik pada Juli 2014 yang ditandatangani oleh Menkominfo Tifatul Sembiring jelang akhir masa jabatannya.

Permen tersebut lantas mendulang sejumlah keberatan dan sekaligus usulan perbaikan, semisal dari APJII, praktisi hukum, pakar administrasi negara dan sejumlah elemen masyarakat sipil. Lantaran Kominfo kala itu tetap bersikukuh, maka pada November 2014, dimasukkanlah dokumen judicial review (JR) atas Permen Konten Negatif oleh sejumlah elemen masyarakat sipil. Namun sayangnya, dokumen JR tersebut ternyata dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) pada Mei 2015.

Alasan tidak diterimanya tersebut, menurut putusan MA, adalah karena, “UU yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil sedang diproses di Mahkamah Konstitusi dibawah register Nomor 21/PUU-XII/2014. Maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon diajukan ke Mahkamah Agung belum waktunya (prematur). Oleh karenanya terhadap substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiil tidak perlu dipertimbangkan lagi“.

Padahal putusan MK untuk nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut sejatinya telah diputuskan pada April 2015. Saya pun baru tahu ketika melakukan googling untuk membuat tulisan ini, bahwa sebenarnya tidak diterimanya JR oleh MA adalah karena menunggu putusan MK atas kasus lain sebagaimana tersebut pada paragraf di atas.

Menurut sejumlah teman2 praktisi hukum, melihat alasan MA di atas, maka seharusnya dapat dilakukan pengajuan JR kembali sesegera mungkin setelah putusan MK tersebut dirilis. Atau, tentu saja inisiatif baik dapat datang dari pihak Kominfo dengan menarik dan/atau merevisi Permen tersebut. Menuju kebaikan, bisa melalui pintu mana saja, tak jadi soal.

TITIAN RAPUH

Saya percaya bahwa kondisi ideal, seperti melakukan JR, adalah tujuan yang mulia dan layak diperjuangkan. Anggaplah bak membangun jembatan, tentu yang diinginkan yang kokoh permanen  dengan disain by-the-book. Namun ketika kebutuhan melintas tidak dapat menunggu, tak ada salahnya solusi alternatif yang sifatnya sementara dapat digunakan.

Janganlah berupaya membakar titian rapuh yang ada, ketika jembatan permanen belum tersedia. Pun tak pada tempatnya berterusan bersikap sinis kepada penyedia, pengguna ataupun yang merawat titian tersebut, ketika mereka kaum pandai tak kunjung membangun pondasi jembatan yang permanen.

Dalam konteks tata kelola konten online di Indonesia, titian tersebut adalah Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIB). Rapuh, karena memang tidak by-the-book, tanpa cantelan dasar hukum yang ajeg. FSIB diinisiasi oleh Menkominfo Rudiantara, dengan menggunakan pendekatan pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder), terdiri atas 4 (empat) tim panel: 1). panel pornografi, kekerasan anak dan keamanan internet; 2). panel terorisme, SARA dan kebencian; 3). panel investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan serta narkoba; 4). panel hak kekayaan intelektual.

FPSIB ada dalam rangka “melengkapi” (baca: menambal) keberadaan Permen Konten Negatif yang memang pro-kontra tersebut. Tiap panel beranggotakan sejumlah perwakilan multistakeholder, dengan tujuan untuk mengikis keputusan (blokir atau tidak blokir) yang pada masa sebelumnya cenderung hanya berdasarkan kepentingan ataupun perspektif dari  segelintir pemangku kepentingan saja (baca: pemerintah).

PROSEDUR BLOKIR

FPSIB memang telah memiliki mekanisme umum aduan konten negatif yang telah disusun oleh Kominfo. Namun demikian, mekanisme tersebut ternyata dianggap belum memadai oleh sejumlah teman yang menaruh perhatian pada tata kelola konten online. Tidak hanya sekedar melempar kritik, beberapa teman lantas mencoba berdjoeang mendorong perubahan dari dalam dengan membuat Draft Prosedur Umum FPSIB.

sop-versi-kominfo sop-usulan-cso

(Kiri: Mekanisme Umum versi Kominfo, Kanan: Draft Alur SOP usulan CSO)

Prosedur pada draft edisi April 2015 tersebut tampak lebih rinci dan lebih komprehensif ketimbang panduan yang saat ini masih digunakan oleh FPSIB. Tentu masih perlu upaya lanjut agar draft prosedur yang dibuat oleh teman2 tersebut lantas dapat diakomodir dan dijalankan oleh FPSIB demi mendorong proses yang transparan dan akuntabel. Siapapun boleh untuk membuat dan menyampaikan usulan bagaimana sebaiknya prosedur yang do able.

Ini juga menunjukkan, bahwa tiap elemen masyarakat sipil punya langgam yang unik untuk mendorong perubahan. Semua saling melengkapi, saling sinergi, saling menghargai. Merasa diri paling benar, adalah sejatinya kedungungan.

Dengan ajeg melakukan pengamatan dan pencatatan atas perkembangan dari masa ke masa, maka dapat diketahui bahwa tata kelola konten online di Indonesia tidaklah statis jalan di tempat. Tata kelola tersebut terus bergerak dinamis, menuju ke kondisi yang ideal. Ini adalah tanggungjawab kolektif, nir ego pribadi dan pun kepentingan sesaat. Ketika kondisi (yang setidaknya mendekati) ideal tersebut tercapai, saya yakin semua pihak akan sepakat untuk tak lagi memperpanjang penggunaan (solusi sementara) FPSIB yang memang rapuh (dasar hukumnya).

Jika lantas FPSIB adalah titian rapuh, yang dengan kekurangan dan kelemahannya mencoba menjadi solusi sementara atas tata kelola konten online di Indonesia, maka bagaimana kondisi ideal seharusnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka salah satu bagian dari buku ELSAM, “bagaimana pemblokiran dan penapisan yang sah“, dapat menjadi salah satu rujukan. Juga pendapat praktisi hukum bahwa pembatasan hak mengakses informasi (di Internet) hendaknya diatur pada tingkat UU, kemudian putusan harus melalui pengadilan ataupun melalui badan independen, tentu saja merupakan pilihan “jembatan ideal” yang ada.

Bangunlah jembatan tersebut sesegera mungkin, dan sementara itu biarkan dan hormati pilihan mereka yang tengah menjaga titian rapuh, untuk tetap bekerja agar tak banyak yang tergelincir di atasnya.

Semoga bermanfaat…

nb: artikel ini adalah living document, yang kemungkinan senantiasa akan ada penambahan, perubahan ataupun perbaikan isi.

-dbu-

Share Button

13 Comments

    1. donnybu says:

      ati2 ke bawa mimpi…

  1. slaksmi says:

    By the way mas Donny, kenapa tidak ada tombol sharing di blog ini? Pan susah kalau mau sharing.

    *salim*.

    1. donnybu says:

      makasih sarannya. sekarang sudah dipasang…

  2. nyimak..mas don,yg penting internet sehat

  3. Youve been leading a dogs life. Stay off the furniture.

  4. Berita Artis says:

    Baca artikel ini sekarang, Juli 2017, jadi sedih karena inget keputusan pemerintah memblokir telegram.. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

forklift forklift kiralama ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- telefon dinleme Casus telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon Lazer Epilasyon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cilt bakımı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon Casus telefon telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme Casus telefon telefon dinleme telefon dinleme